Memasuki tahun ajaran baru, identik dengan beli seragam baru dan buku baru. Bersyukurlah orang-orang yang tidak bermasalah dengan uang, yang dengan santai mampu membeli seragam dan buku sekolah, berapapun harganya.
Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu ? Keluarga menengah kebawah yang masih sering kesulitan dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya ? Menjelang tahun ajaran baru, sudah pasti problem baru.
Biasanya, setiap tahun, kami selalu membeli buku paket dan LKS untuk 2 orang anak kami yang masih duduk di sekolah dasar, langsung di sekolahnya, kurang lebih habis 1 juta rupiah. Kami tidak keberatan untuk membeli buku di sekolah, karena kami merasa justru diringankan tidak perlu mencari buku kesana kemari, dan biasanya setelah bagi rapot masalah pembelian buku sudah selesai, sehingga ketika akhir liburan, anak-anak kami sudah bisa mempelajari buku-bukunya, dan ketika masuk tahun ajaran baru, anak-anak sudah siap belajar dengan memakai buku-buku tsb di sekolah.
Tahun ini, semuanya begitu kacau, tidak ada kejelasan mengenai buku-buku paket yang akan menjadi pegangan guru-guru di sekolah anak kami. Ketika kami menanyakan mengenai buku tsb, pihak sekolah hanya mengatakan “Masalah buku, nanti saja, tunggu setelah masuk sekolah”.
Seminggu setelah masuk sekolahpun belum ada kejelasan mengenai buku yang harus kami beli. Memasuki minggu ke-2 barulah pihak sekolah mengatakan bahwa buku-buku sudah bisa di beli di suatu tempat yang ditunjuk oleh sekolah.
Semuanya menjadi ribet dan buang-buang waktu, serta uang lebih banyak. Kami mendapati sebuah kios kecil dadakan, yang di sewa sekitar 2 minggu sebagai tempat penjualan buku-buku sekolah. Apakah pihak sekolah dan penerbit terpaksa menempuh jalan belakang ? Sebagai akibat dari peraturan yang melarang sekolah menjual buku ?
Di kios tsb, kami harus antri membeli buku dengan menyebutkan dari sekolah mana, kelas berapa, kelas 1-6 apa, dan namanya siapa. Sesuatu yang tidak mungkin ditanyakan jika kami membeli buku di Gunung Agung atau di Gramedia misalnya. Mereka bilang, data tsb untuk laporan kepada guru masing-masing, sungguh aneh. Yang menyusahkan, ternyata, setelah antri lama, buku untuk anak kami yang kelas 6 habis, dan kami harus kembali lagi setelah ada kiriman buku.
Kami harus membayar buku paket + LKS + buku-buku yang dikeluarkan sekolah, untuk anak kami yang duduk di kelas 3, sebesar 722 ribu rupiah. Dan untuk anak kami yang duduk di kelas 6 sebesar 435 ribu rupiah.
Saya yakin, tidak semua orang tua murid di sekolah anak kami adalah keluarga mampu. Bagaimana dengan orang tua murid yang tidak mampu ? Bagaimana kabarnya dengan buku-buku gratis program bos ?
Bagaimana dengan program BSE Depdiknas, apakah cuma jadi proyek penghamburan uang negara ? Saya yakin, hanya sedikit murid/orang yang mampu mengakses buku sekolah elektronik yang disediakan Depdiknas tsb.
Kalau saja BSE dan buku Bos bisa di pakai di setiap sekolah, sungguh sangat bagus, orang tua murid tidak perlu lagi membeli buku paket.
Kalau saja pihak sekolah tidak tergiur dengan komisi buku, yang jumlahnya tidak seberapa dari para penerbit buku, pasti orang tua murid sangat mendukung program-program mandiri demi kesejahteraan para guru.
Setelah sekolah gratis diakali yaitu mengganti SPP dengan sumbangan sukarela atau SSPMP (Sumbangan Sukarela untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, katanya) dan para guru mengadakan les tambahan dengan biaya minimal yang ditentukan sepihak, akhirnya slogan sekolah gratis dan buku gratis cuma jadi impian.
Semoga carut marut pendidikan di Indonesia cepat dibenahi.
Pendidikan murah dan bermutu adalah hak dasar setiap warga negara.